DEKANNEWS, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprioritaskan program penciptaan lapangan kerja dan penanganan masalah perkotaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Dorongan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027.
DPRD menilai anggaran daerah harus difokuskan pada program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah yang membutuhkan kesempatan kerja dan dukungan perlindungan sosial.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan perluasan kesempatan kerja menjadi salah satu prioritas yang harus diperhatikan pemerintah daerah di tengah tekanan ekonomi global.
Wibi mendorong Pemprov DKI meningkatkan jumlah penyelenggaraan job fair atau bursa kerja dengan melibatkan lebih banyak perusahaan dan mitra kolaborasi.
Menurutnya, penambahan bursa kerja dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja di Jakarta.
"Kita menetapkan jadwal perubahan pembahasan APBD 2027 serta jadwal reses, agar kita bisa kembali menyerap aspirasi dari masyarakat," ujar Wibi Andrino, dikutip, Jumat (23/10/2026).
Ia menekankan, upaya mengatasi persoalan ketenagakerjaan harus dilakukan melalui program yang mampu menjangkau lebih banyak pencari kerja dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
"Bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan itu sangat penting. Job fair harus diperbanyak dan melibatkan banyak mitra kolaborasi, sehingga penyerapan tenaga kerja amat terasa oleh masyarakat Jakarta," katanya.
Selain memperbanyak bursa kerja, DPRD DKI juga meminta Pemprov menambah program padat karya yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama warga yang berada dalam kelompok desil rendah.
Program padat karya diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penghasilan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Anggaran Penanganan Masalah Kota Jadi Sorotan
Di luar persoalan ketenagakerjaan, DPRD DKI turut meminta pemerintah daerah meningkatkan perhatian terhadap berbagai persoalan perkotaan yang masih dihadapi warga Jakarta.
Wibi meminta alokasi anggaran untuk mengatasi kemacetan, penanganan sampah, dan pengendalian polusi diperkuat dalam APBD 2027 agar penanganannya dapat berjalan lebih optimal.
"Ini menjadi perhatian serius yang kita minta kepada Pemprov untuk bisa ditebalkan," katanya.
Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat sehingga program yang dijalankan Pemprov DKI dapat memberikan manfaat maksimal, baik dalam memperluas kesempatan kerja maupun meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. (Zat)
Komentar0