Pemprov DKI Kejar Ganti Rugi, Perbaikan JPO Tendean Butuh Rp6 Miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan meminta ganti rugi kepada perusahaan pemilik truk crane yang menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean, Jakarta Selatan. Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan pembangunan kembali JPO dengan estimasi anggaran mencapai Rp5 miliar hingga Rp6 miliar.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan kebutuhan anggaran pembangunan JPO masih dalam tahap perhitungan. Pemprov saat ini tengah mencari sumber pembiayaan, salah satunya melalui dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

"Jadi gini, yang jelas JPO, mau dibangun lagi ya. Akan dicarikan pembiayaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, enggak lama sudah ada kabar untuk pembangunan JPO mungkin dari KLB sekitar Rp5 miliar sampai Rp6 miliar," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).

Heru mengatakan Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan agar pembangunan kembali JPO dilakukan secepat mungkin. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kepastian sumber anggaran yang akan digunakan.

"Tapi kan kita belum dapat pembiayaannya, lagi dicarikan dulu dananya," ujarnya.

Sembari menunggu pembangunan JPO, Pemprov DKI akan menyiapkan pelican crossing sebagai fasilitas penyeberangan sementara bagi masyarakat. Dinas Bina Marga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk merealisasikan fasilitas tersebut.

"Kami komunikasi dengan Dishub untuk dibangun pelican cross," ucap Heru.

Sementara itu, Pemprov DKI menegaskan akan menuntut pertanggungjawaban perusahaan pemilik truk atas kerusakan JPO Tendean. Adapun proses hukum terkait insiden kecelakaan tersebut hingga kini masih ditangani oleh pihak kepolisian.

"Kami dari Pemprov menyatakan ada permintaan penggantianlah. Ya, kira-kira itu," tutupnya.