DEKANNEWS, JAKARTA — Komite Sadar menargetkan sebanyak 10.000 hingga 12.000 orang mengikuti aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aksi tersebut akan melibatkan mahasiswa, buruh, petani, hingga berbagai elemen masyarakat sipil.
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Haernanda, mengatakan aksi tersebut menjadi wadah bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan keresahan terhadap kondisi bangsa sekaligus mendorong pemerintah agar lebih terbuka dalam menerima kritik dan aspirasi publik.
Menurut Hafidz, demonstrasi itu tidak hanya melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, tetapi juga kelompok masyarakat lain yang memiliki keresahan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Mereka akan menyampaikan aspirasi secara bersama-sama dalam momentum peringatan Sumpah Pemuda.
Hafidz menyebut terdapat lima tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut. Sejumlah isu yang menjadi sorotan meliputi persoalan ekonomi, pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta desakan penetapan status bencana nasional untuk bencana yang terjadi di Sumatra.
"Untuk tuntutan sendiri, segala itu berlapis-lapis. Kami dari sektor ekonomi, dari sektor pemangkasan APBN, dan yang paling penting juga sebenarnya yang saat ini urgen yaitu status bencana nasional untuk Sumatra," kata Hafidz dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).
Meski telah menyebutkan sejumlah isu utama, Hafidz belum memerinci keseluruhan lima tuntutan yang akan dibawa oleh massa dalam aksi unjuk rasa tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa tuntutan disusun dengan mempertimbangkan persoalan yang dinilai mendesak untuk mendapatkan perhatian pemerintah.
Momentum Hari Sumpah Pemuda, lanjut Hafidz, juga dimanfaatkan untuk menguji sejauh mana pemerintah bersedia mendengarkan suara masyarakat. Ia menilai peringatan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa dan kelompok sipil untuk menyampaikan kritik sekaligus meminta tanggapan atas berbagai persoalan yang dihadapi publik.
Hafidz menilai, selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kritik masyarakat belum mendapatkan respons yang dinilai memadai. Kondisi itu mendorong mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kembali turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka.
"Kami ingin tahu apakah sejatinya Pak Prabowo dan Pak Gibran ini benar-benar mendengarkan kita," ujarnya.
Ia mengatakan Bundaran HI kembali dipilih sebagai lokasi aksi untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah. Hafidz juga mengajak masyarakat dari beragam latar belakang agar ikut berpartisipasi, sehingga demonstrasi tersebut tidak hanya menjadi gerakan mahasiswa atau kelompok pemuda.
Menurut Hafidz, penyusunan tuntutan secara lebih ringkas diharapkan dapat memudahkan pemerintah memahami persoalan yang disampaikan para demonstran. Ia menegaskan, hal terpenting dari aksi tersebut bukan banyaknya tuntutan, melainkan adanya kemauan pemerintah untuk mendengar dan memberikan tanggapan atas aspirasi masyarakat.
"Kami sudah mencoba membuat tuntutan sedikit mungkin, sepemahaman mungkin oleh mereka yang bisa memahami," kata Hafidz.
Hafidz berharap demonstrasi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda itu dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk merespons keresahan masyarakat. Namun, ia mengaku masih meragukan apakah tuntutan yang disampaikan akan mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan di lingkungan pemerintahan.
"Saya merasa bahwa ketika saya ingin menjalankan tuntutan tersebut, mereka yang ada di istana, mereka yang duduk manis di kursi pemerintahan, sepertinya tidak akan menanggapi juga sih," pungkasnya. (Zat)
Komentar0